Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Running System

Dengan berlakunya UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 mulai 1 Januari 2009, penghitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan signifikan, seperti PTKP, dan tarif PPh 21, serta tidak ada lagi pelaporan SPT PPh 21 Tahunan. Selama ini, penghitungan PPh Pasal 21 masa bersifat sementara dan menggunakan nilai penghasilan setahun yang bersifat estimasi atau perkiraan. Sedangkan penghitungan [...]

Tarif PPh Pasal 23 atas Sewa dan Jasa Menjadi 2%

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah berlaku per 1 Januari 2009. Dalam UU PPh yang baru ini, banyak sekali ketentuan yang telah mengalami perubahan, salah satunya yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23. Dalam Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang [...]

Pinjam Bendera Dalam Kaca Mata Pajak

UU perpajakan pada prinsipnya tidak terlalu menekankan permasalahan pada legal atau tidaknya suatu transaksi bisnis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. UU pajak yang berlaku sekarang ini sepertinya lebih menekankan pada pertanyaan utama, yaitu apakah dalam transaksi bisnis tersebut terdapat Objek Pajak atau tidak. Artinya, jika dalam suatu aktivitas bisnis terdapat Objek Pajak kemudian kewajiban perpajakan [...]

Kondisi Subjektif Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu bulan terlebih dahulu kita harus mencari jumlah penghasilan netto setahun atau disetahunkan. Hal itu perlu dilakukan karena PTKP khususnya untuk penghitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai tetap tidak mengenal istilah PTKP per bulan. Artinya, walaupun pegawai tetap yang bersangkutan hanya menerima penghasilan selama tiga bulan saja [...]

Sewa Ruangan di Hotel

Ketentuan pemajakan atas hotel diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Pajak Daerah dan ketentuan pelaksanaannya. Pada prinsipnya, hotel dilekati kewajiban pajak daerah yang disebut dengan pajak hotel. Sesuai Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka [...]

PPh Pasal 26, Tax Treaty dan SKD/CRT

Pada dasarnya, pajak yang dikenakan di luar negeri bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di dalam negeri. Namun dalam faktanya, mekanisme seperti ini hanya merupakan fenomena tarik-menarik antar negara berkaitan dengan penerimaan pajaknya. Oleh sebab itu, negara satu dan negara yang lain menjalin tax treaty, yaitu perjanjian kerjasama untuk menghindari tarik-menarik itu dengan cara [...]

Resiko Menanggung PPN Keluaran

Secara cash flow, menanggung PPN Keluaran tentu merugikan pihak penjual karena akan mengganggu perputaran modal usaha. Apabila terjadi bad debt, sehingga menyebabkan PPN yang ditalangi oleh penjual dihapuskan, maka perlakuan perpajakannya adalah sebagai berikut: Dari sisi PPh, meskipun terpenuhi syarat penghapusan piutang, atas piutang PPN pembeli (PPN yang ditalangi oleh penjual) tetap tidak dapat dibebankan [...]

PPN atas Obat-Obatan

Obat-obatan merupakan salah satu Barang Kena Pajak yang mendapat perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang agak spesifik alias khusus. Apabila obat-obatan dijual dalam rangka rawat jalan, maka setiap penyerahannya (misal: penjualan) dikenakan PPN dan rumah sakit yang bersangkutan wajib menerbitkan Faktur Pajak. Apabila obat-obatan termasuk dalam biaya dalam rangka rawat inap, atas penyerahan (pemakaian) obat-obatan [...]

Aspek Pajak atas Pembubaran Perusahaan

Apabila sebuah perusahaan akan dibubarkan, umumnya akan ada aspek pajak yang akan timbul antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila pada saat pembubaran perusahaan tersebut masih terdapat Barang Kena Pajak (BKP) baik yang merupakan persediaan barang dagangan maupun aktiva, maka PPN-nya harus dilunasi karena dianggap sebagai pemakaian sendiri (lihat Pasal [...]

Pajak dalam Kontrak

Kontrak yang dikenal juga dengan istilah perjanjian, persetujuan, atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.Kesepakatan untuk menjual barang atau menyerahkan jasa antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lain biasanya akan dituangkan dalam kontrak yang didalamnya memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Begitu pentingnya [...]