Formulir SPT Masa PPN 1111 untuk Masa Pajak Januari 2011

Guna mengakomodasi ketentuan PPN sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan ketentuan mengenai Formulir SPT Masa PPN baru yang berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, dengan nama Formulir SPT Masa PPN 1111. Ketentuan dimaksud diatur dengan: – Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian [...]

Retur BKP

Pada prinsipnya, atas pengembalian BKP yang telah dijual (retur) yangdilakukan oleh pembeli BKP akan mengurangi Pajak Keluaran bagi PKP Penjual, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan BKP tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Apabila terjadi pengembalian BKP, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada PKP Penjual, di mana Nota Retur tersebut dibuat sekurang-kurangnya [...]

Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai dengan KMK Nomor:571/KMK.03/2003 yang merupakan perubahan KMK Nomor: 552/KMK.04/2000, Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau [...]

BPHTB atas Warisan

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan karena adanya pemindahan hak berupa hibah wasiat atau waris merupakan objek Bea Perolehan Hak atas tanah dan atau Bangunan (BPHTB). Yang dimaksud dengan pemindahan hak berupa hibah wasiat atau waris adalah pemindahan hak karena adanya pewarisan atau hibah wasiat yang diterima orang [...]

Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dalam memori penjelasan umum UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor & melaporkan pajaknya sendiri. Namun demikian dalam prakteknya sistem tersebut sudah dimodifikasi dengan withholding system. Dalam sistem ini penghasilan Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain [...]

Tata Cara Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan : 1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia, atau Fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah [...]

NPWP dan Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang [...]

Jenis Pajak

Secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dengan klasifikasi sebagai berikut : A. Menurut Sifatnya 1. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. 2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. [...]

Pajak dan Retribusi

Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu: – Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. [...]