Mitos-Mitos Seputar Pemeriksaan Pajak

Dewasa ini, proses pemeriksaan pajak ternyata masih menjadi momok menyeramkan bagi sebagian besar Wajib Pajak. Wajib Pajak yang kurang memahami aturan perpajakan dan alergi terhadap pemeriksaan, pada umumnya cenderung hanya melihat proses tersebut berdasarkan cerita dari rekan-rekan, kolega atau pihak ketiga yang secara kebetulan mengalami situasi yang kurang mengenakkan tentang hasil pemeriksaan. Kemudian berkembang cerita dari mulut ke mulut dengan berbagai versi yang tentunya telah dibumbui agar lebih sedap dan lebih menyeramkan mengenai pemeriksaan ‘versi Wajib Pajak’ itu. Namun, cerita-cerita tersebut sayangnya tidak dibantah oleh pihak yang berwenang, sehingga cerita-cerita yang berkembang kemudian berubah menjadi mitos.
Harus dipahami bahwa penyebab mitos yang terjadi ditengarai karena masih adanya kesalahan pemahaman Wajib Pajak mengenai pemeriksaan, ketakutan akan dilakukan pemeriksaan dan adanya kenyataan, praktek dan tindak-tanduk negatif oknum pemeriksa di lapangan sebagai salah satu unsur penguat tersebarnya mitos dalam diri Wajib Pajak.
Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa mitos-mitos tentang pemeriksaan pajak sangat banyak dan cenderung absurd, dalam tulisan ini hanya akan dipaparkan sebagian mitos yang terlanjur berkembang dalam diri Wajib Pajak seputar pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan Dilakukan Karena Adanya Kesalahan
Salah satu sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan Indonesia adalah self assesment, yaitu pemberian kewenangan kepada Wajib Pajak untuk melakukan sendiri berbagai kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara. Namun dengan latar belakang kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan secara rata-rata masih kurang memahami ketentuan perpajakan, maka sistem tersebut mempunyai risiko tersendiri, yaitu adanya kemungkinan kesalahan penerapan peraturan perpajakan.
Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen yang tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu dengan melakukan tindak pemeriksaan pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak menjadi satu hal yang penting sebagai alat pengontrol, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak atau belum.
Sayangnya, dengan melihat perbandingan antara jumlah Wajib Pajak yang sangat besar dan minimnya sumber daya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tidak semua Wajib Pajak bisa dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Oleh karenanya, Ditjen Pajak menetapkan beberapa kriteria tertentu dalam melakukan pemeriksaan pajak.
Berdasakan kriteria-kriteria di atas, dapat diketahui bahwa setiap proses pemeriksaan yang dilakukan pada dasarnya bukan karena adanya kesalahan dari Wajib Pajak belaka. Pelaksanaan pemeriksaan (sekali lagi) merupakan instrumen yang dipergunakan untuk menguji ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan sesuai kriteria pemeriksaan, bukan semata-mata hanya karena adanya kesalahan Wajib Pajak saja.

Jika Dilakukan Pemeriksaan, Pasti Akan Mengakibatkan Kurang Bayar
Banyak Wajib Pajak yang khawatir dan menganggap bahwa produk pemeriksaan yang diterbitkan biasanya berupa SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). Yaitu adanya koreksi atas penghasilan kena pajak, kredit pajak ataupun koreksi lainnya karena suatu ketentuan, yang berakibat pada kenaikan jumlah pajak yang terutang. Padahal kekhawatiran dan anggapan Wajib Pajak bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak sudah pasti kurang bayar adalah salah.
Alasannya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, mempunyai dua tujuan yaitu untuk mengetahui ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan peraturan dibandingkan dengan peraturan perpajakan itu sendiri dan tujuan lainnya. Jika Wajib Pajak sudah menyelenggarakan pembukuan dan sudah memenuhi seluruh ketentuan perpajakannya dan pemeriksa dapat menerima penjelasan dari Wajib Pajak, sehingga tidak ada tambahan pajak terutang, otoritas pajak bisa juga menerbitkan SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) atau SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) jika memang terdapat klaim lebih bayar dari Wajib Pajak.

Pada Saat Pemeriksaan, Pemeriksa Tidak Bisa Dibantah
Pemeriksaan pada dasarnya dilakukan untuk menguji ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lainnya. Jika Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan bagi pemeriksa untuk melakukan koreksi.

Bila hal-hal yang dilaporkan dalam SPT kemudian dilakukan koreksi dalam tindak pemeriksaan, maka alasan koreksi tersebut menurut undang-undang adalah karena hal-hal yang dinilai tidak benar sehingga Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya (lihat Pasal 12 ayat (3) UU KUP).
Kemudian, bila Wajib Pajak merasa bahwa koreksi yang dilakukan pemeriksa tidak sesuai dengan pendapatnya, maka Wajib Pajak masih dimungkinkan untuk meminta penjelasan atau rincian tertulis kepada pemeriksa mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT yang didasarkan data Wajib Pajak dengan hasil penetapan pajak.
Sehingga pada dasarnya koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Wajib Pajak harus sesuai dengan pembukuan yang ada. Dan Wajib Pajak berhak untuk minta penjelasan atas koreksi yang dilakukan dalam proses pengajuan keberatan atau pengajuan banding ke Peradilan Pajak.

Jika Perusahaan Kecil, Pasti Aman dari Pemeriksaan
Memang banyak Wajib Pajak yang berpikiran bahwa kecil atau besarnya suatu perusahaan sangat berpengaruh pada pemeriksaan. Hal ini antara lain didasarkan pada kenyataan bahwa dengan kecilnya lingkup kegiatan operasional perusahaan akan memiliki omzet yang kecil, sehingga pajak yang dibayar pun akan kecil juga. Dengan kata lain, kecilnya jumlah pajak yang dibayar tidak akan kelihatan menonjol bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang mempunyai jumlah pajak terutang yang lebih besar. Secara pragmatis para Wajib Pajak akan menilai bahwa kondisi itu dapat menciptakan rasa aman dari pemeriksaan.
Padahal, berdasarkan kriteria-kriteria di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kriteria yang yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak dengan utang pajak yang kecil tidak akan dilakukan pemeriksaan. Bila WP dalam suatu tahun pajak WP tersebut ternyata memenuhi salah satu kriteria di atas, maka pemeriksaan mungkin akan dilakukan.
Sekali lagi, pemeriksaan bukan hanya dilihat dari kecil-besarnya jumlah pajak terutang, melainkan dilihat dari kriteria-kriteria tertentu yang didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu.

SPT Kurang Bayar Tidak Akan Diperiksa
Semua Wajib Pajak – lagi-lagi kembali ke kriteria pemeriksaan – pada dasarnya mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Akibatnya, semua Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk untuk SPT yang menyatakan Kurang Bayar.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktek di lapangan, sebagian besar Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan adalah Wajib Pajak yang memasukkan SPT Lebih Bayar atau mempunyai kerugian pajak. Namun hal ini bukan berarti bahwa untuk SPT Kurang Bayar tidak dilakukan pemeriksaan. Bila SPT Kurang Bayar tersebut memenuhi kriteria, maka pemeriksaan pajak akan tetap dilakukan.

Karena Belum Pernah Diperiksa, Maka Tidak Akan Diperiksa
Dalam prakteknya, adanya keterbatasan sumber daya di Ditjen Pajak bila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diperiksa, akan mengakibatkan ditetapkannya kriteria tertentu berdasarkan skala prioritas. Akibatnya banyak Wajib Pajak yang baru menyampaikan SPT untuk pertama kali dan tidak memenuhi kriteria pemeriksaan tidak kebagian diperiksa pada saat itu. Kondisi tersebut ternyata berkembang menjadi kesalahan persepsi bahwa penyampaian SPT tahun pajak berikutnya tidak akan pernah diperiksa juga.
Namun sayangnya tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bahwa pemeriksaan hanya dilakukan bagi Wajib Pajak yang sudah pernah diperiksa saja. Dengan kata lain, Wajib Pajak yang belum pernah diperiksa pun mempunyai kesempatan yang sama untuk dilakukan tindak pemeriksaan, sepanjang Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kriteria pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pada dasarnya dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria pemeriksan, baik yang sudah pernah diperiksa maupun yang belum pernah diperiksa.

Batas Waktu Pemeriksaan Pajak Tidak Terbatas
Pemeriksaan pajak pada dasarnya mempunyai batas waktu penyelesaian. Misalnya untuk kriteria SPT Lebih Bayar mempunyai jatuh tempo paling lambat harus diselesaikan 12 bulan sejak SPT tersebut dimasukkan. Sedangkan bagi Wajib Pajak dengan kriteria instruksi dari Dirjen Pajak, maka harus diselesaikan sesuai tanggal yang ditentukan.
Dalam praktek di lapangan, karena adanya keterbatasan jumlah pemeriksa dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak, dapat mengakibatkan jumlah pemeriksaan yang melebihi rasio dari yang seharusnya. Sehingga pemeriksa kemudian mempunyai skala prioritas untuk menyelesaikan pemeriksaan Wajib Pajaknya.

www.konsultan-pajak.co.cc/ aviantara.wordpress aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply softindo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: