Pemindahbukuan Pembayaran Pajak

Dasar Hukum

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk);

Dasar dilakukan Pemindahbukuan

Adanya Kelebihan Pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam SKKPP (baca: SKPLB);

Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan dalam SKKP Pajak yang seharusnya tidak terhutang.

Adanya surat keputusan lainnya yang menimbulkan kelebihan pembayaran pajak antara lain : Surat Keputusan atas permohonan keberatan/banding yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak.

Adanya pembayaran yang lebih besar dari pajak terhutang dalam surat ketetapan pajak yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak.

Adanya pemberian bunga terhadap Wajib Pajak akibat keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Adanya kesalahan dalam mengisi SSP baik yang menyangkut Wajib Pajak Sendiri maupun Wajib Pajak lain.

Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP menjadi beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak.

Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM untuk kegiatan usaha dibidang impor atas dasar inden.

Syarat Formal :

1.

Diajukan kepada Kepala KPP yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan

2.

Diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

a.

Asli SSP yang akan dipindahbukukan

b.

Asli PIUD dalam hal PBK dilakukan untuk pembayaran PPh Pasal 22 atau PPN Impor.

c.

Daftar Nominatif Wajib Pajak yang menerima PBK untuk pemecahan SSP oleh Bendaharawan/ Pemotong/Pemungut

d.

Fotokopi SPT Masa/Tahunan yang setorannya diajukan pemindahbukuan beserta pembetulannya

e.

Bukti potong asli PPh Pasal 23 dan dan surat pernyataan tidak pernah membuat bukti potong PPh Pasal 23 dalam hal bukti potong tersebut belum pernah dibuat

f.

Alasan pengajuan PBK secara jelas disertai bukti-bukti pendukung lain yang diperlukan.

3.

Dalam hal Nama dan pemegang asli SSP (yang mengajukan Pbk) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka pada permohonan disamping harus dilampiri tersebut pada huruf a sampai dengan f juga harus dilampiri surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-Nya tercantum dalam SSP bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan kepada wajib pajak yang mengajukan Pbk.

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.wordpress

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: