Untung Rugi Kenaikan PTKP

Pajak bagaimanapun merupakan sebuah beban yang harus ditanggung oleh setiap pribadi. Mau tak mau, antara rela dan terpaksa, pajak tetap harus dibayar. Namun demikian, pemungutan pajak pun tidak dapat dilakukan dengan kesewenangan. Bahkan secara teori, pajak semestinya hanya dikenakan kepada orang yang secara ekonomi memiliki kemampuan.

Nah, untuk memberikan ukuran kemampuan ini, kemudian ditetapkanlah sebuah batasan seseorang dianggap mampu untuk membayar pajak. Batasan tersebut pada hakikatnya adalah sebuah gambaran biaya hidup yang dikeluarkan oleh seseorang. Diberikannya batasan dimaksud juga untuk memberikan keadilan pengenaan pajak kepada tiap orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.

Dalam konteks perpajakan kita, undang-undang perpajakan kita pun juga telah meng-cover hal ini. Namun istilah yang digunakan bukan biaya hidup, akan tetapi istilahnya lebih dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Biaya hidup (baca: PTKP) ini adalah standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu tahun pajak.

Untuk menentukan besarnya PTKP yang ideal memang bukan perkara mudah. Perdebatan panjang antara pemerintah dengan DPR mengenai hal itu bisa menggambarkannya. Tidaklah mudah untuk menemukan persepsi yang sama mengenai hal ini. Pasalnya, setiap daerah memiliki standar biaya hidup yang berbeda. Lalu mana yang harus digunakan?

Jika hanya melihat dari sisi budgeter semata, peningkatan besaran PTKP memang akan mengurangi penerimaan pajak. Kenaikan PTKP ini pun bisa mengurangi basis pajak yang selama ini berupaya dinaikkan oleh pemerintah.

Namun pemerintah pun semestinya melihat sisi lain dari hal tersebut. Dengan menaikkan PTKP, hal ini akan merangsang perekonomian masyarakat dengan meningkatnya daya beli, sehingga masyarakat bisa melakukan konsumsi barang dan jasa lebih banyak. Sisi positif lainnya dari hal ini adalah efektifitas dari administrasi perpajakan. Artinya, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak nantinya adalah memang Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk membayar pajak. Secara administratif pemerintah tentu akan lebih diringankan dengan adanya hal ini.

Kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, maka hal ini setidaknya dapat diukur dengan tingkat konsumsi masyarakat. Di saat kondisi masyarakat kita dalam kondisi yang lemah untuk konsumsi, maka secara makro ekonomi pembebanan pajak akan semakin melemahkan kemampuan konsumsi masyarakat.

Sebaliknya dengan peningkatan besaran PTKP ini akan banyak masyarakat yang diringankan pajaknya sehingga kemampuan konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Hal ini tentunya akan memicu dunia usaha untuk meningkatkan produksinya. Di sisi lain pajak pun takkan hilang dari kantong pemerintah karena pemerintah masih bisa memperoleh pajak konsumsi yang besarannya juga berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat. Jadi Apakah masih harus berfikir untung rugi?

konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.wordpress

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: