Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Dalam memori penjelasan umum UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment. Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor & melaporkan pajaknya sendiri.

Namun demikian dalam prakteknya sistem tersebut sudah dimodifikasi dengan withholding system. Dalam sistem ini penghasilan Wajib Pajak dipotong oleh pihak lain yang membayarkan penghasilan tersebut.

Berkaitan dengan kedua sistem pengenaan pajak di atas, maka suatu badan usaha wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Setelah memiliki NPWP, setiap badan usaha memiliki kewajiban dalam kedudukannya sebagai:

1.Subyek PPh Badan

Wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 25/29.

PPh Badan dikenakan atas laba perusahaan (Pendapatan dikurangi dengan biaya yang boleh dikurangkan).

2.Pemotong/Pemungut PPh

Wajib menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan atau PPh Final.

·PPh Pasal 21

Berkaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan dan imbalan lainnya kepada karyawan, atau orang pribadi dalam negeri lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

·PPh Pasal 22

Berkaitan dengan impor barang yang dilakukan oleh badan usaha.

·PPh Pasal 23

Berkaitan dengan pembayaran atas biaya modal dan imbalan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri lainnya yang ditetapkan dalam PER-70/PJ./2006. Misalnya pembayaran dividen, royalti, sewa, jasa konsultan, jasa lain dan sebagainya.

·PPh Pasal 26

Berkaitan dengan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri.

Misalnya perusahaan membayar jasa manajemen kepada perusahaan asing maka perusahaan wajib memotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% atau sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

·PPh Final

Berkaitan dengan penghasilan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah yang dibayarkan kepada pihak lain.

3.Pengusaha Kena Pajak

Wajib menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN (Pajak Keluaran dan Pajak Masukan). Pajak Keluaran dipungut oleh perusahaan dari pembeli, sedangkan Pajak Masukan dibayarkan kepada pemasok saat perolehan barang atau jasa.Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan merupakan PPN yang harus dibayar oleh perusahaan.

Khusus untuk pemotongan PPh, kewajiban melekat pada pemberi penghasilan (pembayar).Jika perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh atas pembayaran tertentu yang dilakukannya, maka di kemudian hari dapat ditagih oleh fiskus dan ditambah sanksi, walaupun PPh sebenarnya sudah dibayar oleh pemerima penghasilan.

Jadi setiap badan usaha akan memiliki bermacam-macam aspek perpajakan sesuai dengan kedudukannya di dalam transaksi bisnis. Di sisi lain perusahaan juga memiliki hak, kewajiban, sanksi, dan tatacara yang berbeda-beda tergantung jenis pajaknya masing-masing.


konsultanpajak-aaa.com konsultan-pajak.co.cc aris-aviantara.blogspot aviantara.wordpress

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: